Makassar (ANTARA News) - Pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat di Sulawesi Selatan mencanangkan gerakan damai yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan komitmen di atas kain sepenjang 100 meter, di Pantai Losari Makassar, Minggu.
Selain penandatanganan, mereka juga melepas puluhan ekor burung merpati sebagai simbol dimulainya kehidupan tanpa perseteruan, pasca terjadinya bentrokan antara pihak kepolisian dan mahasiswa di sejumlah kampus saat peringatan Hari Anti Korupsi, Kamis (9/12).
Beberapa pihak yang hadir antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Jhonny Waenal Usman, Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) Dr Majdah Agus Arifin Nu'mang, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Nursamsu.
Dalam keterangannya, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Jhonny Waenal Usman mengatakan, berharap usai deklarasi ini tidak ada lagi keributan yang terjadi. Sebab bagaimanapun, peristiwa keributan yang selalu terjadi di depan kampus itu akan merugikan masyarakat sebagai pihak yang tak terlibat.
Ia juga berharap diundang oleh pihak kampus di Makassar untuk berdialog dengan mahasiswa. Dialog itu, kata dia, akan banyak memunculkan persamaan-persamaan prinsip antara mahasiswa dan kepolisian sehingga bisa mengeleminir potensi bentrok.
Dia mengatakan, sebenarnya penanganan bentrokan di Makassar yang paling tidak keras. Sebab polisi hanya menggunakan cara-cara persuasif dan peluru karet jika terpaksa. Di daerah lain, polisi sudah menggunakan peluru tajam dalam situasi yang sama di Makassar.
"Ini belum apa-apa sebenarnya. Karena kami sayang dengan adik-adik mahasiswa," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Makassar Ilham Arf Sirajuddin mengatakan, mahasiswa Makassar sebaiknya mengakui kesalahannya telah berbuat anarkis saat unjuk rasa. Dengan demikian, aparat, mahasiswa dan pemerintah bisa duduk bersama untuk membicarakan solusi yang dihadapi kedua pihak.
"Sekali-sekali berbesar hatilah. Akui saja kesalahan supaya semuanya jadi tenang," kata Ilham.
Bentuk pengakuan itu bisa dilakukan secara simbolik dengan membantu aparat kepolisian membersihkan puing-puing pos polisi yang telah dirusak saat aksi anarkis lalu. Ilham mengatakan soal dana pembersihan, mahasiswa tidak perlu khawatir sebab Pemkot Makassar yang akan menyiapkan.
"Hanya saja upaya itu jangan hanya dilakukan oleh satu kampus saja, melainkan dilakukan kampus-kampus lain di Makassar.
Dalam kegiatan itu, panitia menyayangkan sejumlah pimpinan kampus besar yang mahasiswanya sering bentrok dengan aparat keamanan tak menghadiri acara tersebut tanpa alasan jelas. Padahal mereka telah telah diberi undangan khusus oleh panitia pelaksana.
Pimpinan kampus tersebut antara lain dari Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Islam Negeri Alauddin. (T.KR-AAT/S016)
Selain penandatanganan, mereka juga melepas puluhan ekor burung merpati sebagai simbol dimulainya kehidupan tanpa perseteruan, pasca terjadinya bentrokan antara pihak kepolisian dan mahasiswa di sejumlah kampus saat peringatan Hari Anti Korupsi, Kamis (9/12).
Beberapa pihak yang hadir antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Jhonny Waenal Usman, Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) Dr Majdah Agus Arifin Nu'mang, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dan Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Nursamsu.
Dalam keterangannya, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Jhonny Waenal Usman mengatakan, berharap usai deklarasi ini tidak ada lagi keributan yang terjadi. Sebab bagaimanapun, peristiwa keributan yang selalu terjadi di depan kampus itu akan merugikan masyarakat sebagai pihak yang tak terlibat.
Ia juga berharap diundang oleh pihak kampus di Makassar untuk berdialog dengan mahasiswa. Dialog itu, kata dia, akan banyak memunculkan persamaan-persamaan prinsip antara mahasiswa dan kepolisian sehingga bisa mengeleminir potensi bentrok.
Dia mengatakan, sebenarnya penanganan bentrokan di Makassar yang paling tidak keras. Sebab polisi hanya menggunakan cara-cara persuasif dan peluru karet jika terpaksa. Di daerah lain, polisi sudah menggunakan peluru tajam dalam situasi yang sama di Makassar.
"Ini belum apa-apa sebenarnya. Karena kami sayang dengan adik-adik mahasiswa," ujarnya.
Sementara itu, Walikota Makassar Ilham Arf Sirajuddin mengatakan, mahasiswa Makassar sebaiknya mengakui kesalahannya telah berbuat anarkis saat unjuk rasa. Dengan demikian, aparat, mahasiswa dan pemerintah bisa duduk bersama untuk membicarakan solusi yang dihadapi kedua pihak.
"Sekali-sekali berbesar hatilah. Akui saja kesalahan supaya semuanya jadi tenang," kata Ilham.
Bentuk pengakuan itu bisa dilakukan secara simbolik dengan membantu aparat kepolisian membersihkan puing-puing pos polisi yang telah dirusak saat aksi anarkis lalu. Ilham mengatakan soal dana pembersihan, mahasiswa tidak perlu khawatir sebab Pemkot Makassar yang akan menyiapkan.
"Hanya saja upaya itu jangan hanya dilakukan oleh satu kampus saja, melainkan dilakukan kampus-kampus lain di Makassar.
Dalam kegiatan itu, panitia menyayangkan sejumlah pimpinan kampus besar yang mahasiswanya sering bentrok dengan aparat keamanan tak menghadiri acara tersebut tanpa alasan jelas. Padahal mereka telah telah diberi undangan khusus oleh panitia pelaksana.
Pimpinan kampus tersebut antara lain dari Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Islam Negeri Alauddin. (T.KR-AAT/S016)
COPYRIGHT © 2010 AntaraNews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar